Politik dan Pemerintahan di China: Menyelami Struktur Partai Komunis Tiongkok

China menganut sistem pemerintahan satu partai, di mana Partai Komunis Tiongkok (PKT) memainkan peran dominan dalam segala aspek kehidupan politik dan sosial negara. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, PKT telah menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam struktur pemerintahan. Meski secara formal ada badan legislatif seperti Rakyat Kongres Nasional (NPC) dan beberapa lembaga pemerintahan lainnya, kekuasaan sesungguhnya terpusat di tangan Sekretaris Jenderal PKT, yang juga biasanya menjabat sebagai Presiden China dan Ketua Komite Militer Sentral. Dengan demikian, pemerintahan China lebih bersifat otoriter dan sangat terpusat, di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh pemimpin utama dan kelompok elit di dalam partai, yang dikenal sebagai Politbiro.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, situs mahjong yang pertama kali menjabat pada tahun 2012, PKT telah semakin memperkuat pengaruhnya baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Xi Jinping memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru yang menekankan stabilitas politik dan pengendalian ideologi, dengan menanggulangi potensi ancaman terhadap kekuasaan partai, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2018, konstitusi China diubah untuk menghapuskan batasan masa jabatan presiden, memungkinkan Xi untuk tetap menjabat lebih lama. Selain itu, Xi Jinping juga mengembangkan konsep “Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru”, yang dimasukkan ke dalam konstitusi partai dan negara, menjadikannya sebagai dasar panduan utama dalam kebijakan dan ideologi negara.

Walaupun sistem politik China di bawah PKT mungkin tampak terpusat dan tidak memberi ruang bagi sistem multi-partai atau oposisi politik, pemerintahan ini memiliki kekuatan untuk membawa kemajuan ekonomi yang pesat dan memelihara keamanan nasional. Namun, kontrol yang ketat terhadap kebebasan berbicara, media, dan internet sering kali dikritik oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan “sosialisme pasar” yang diterapkan sejak era Deng Xiaoping membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi luar biasa, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal ketidaksetaraan sosial dan pengawasan yang semakin ketat terhadap individu dan kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik. Walaupun demikian, PKT tetap menjadi tulang punggung utama pemerintahan China, dengan pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara tersebut.