sereperformance.com – Jakarta, 20 Februari 2025 – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terlibat dalam dugaan kasus suap dan penghancuran bukti. Penahanan ini terkait dengan kasus yang melibatkan politisi Harun Masiku, yang hingga saat ini masih buron.
Hasto Kristiyanto ditahan setelah KPK menyelidiki keterlibatannya dalam upaya untuk mengamankan kursi anggota DPR untuk Harun Masiku pada Pemilu 2019. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti bahwa Hasto diduga memberi suap kepada seorang pejabat penyelenggara pemilu untuk memuluskan langkah tersebut.
Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan dengan menginstruksikan Harun Masiku untuk menghindari para penyidik serta menghancurkan bukti-bukti yang ada. Tindakannya ini memicu kegaduhan di dunia politik Indonesia, mengingat posisi Hasto sebagai sekjen dari partai yang berkuasa di Indonesia, PDI-P.
PDI-P, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, membantah segala tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penahanan Hasto bersifat politis. Mereka menegaskan bahwa tindakan KPK terhadap Hasto merupakan bagian dari upaya delegitimasi partai mereka menjelang Pemilu 2024. Namun, KPK dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini sepenuhnya merupakan upaya pemberantasan korupsi tanpa ada motif politik.
“Kasus ini bukan soal politik, melainkan tentang keadilan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar juru bicara KPK dalam keterangannya.
Peran Harun Masiku dalam Kasus ini
Kasus ini bermula pada Pemilu 2019, saat Harun Masiku, yang merupakan anggota PDI-P, diduga menggunakan pengaruh politiknya untuk mendapatkan kursi di DPR meski tidak terpilih. Ia berupaya melalui cara yang tidak sah dengan mengajukan suap kepada pejabat penyelenggara pemilu. Ketika proses hukum sedang berjalan, Harun Masiku berusaha melarikan diri dan kini menjadi buronan.
Hasto Kristiyanto yang menjadi salah satu saksi dalam kasus ini terlibat dalam upaya mengamankan posisi Harun Masiku, serta diduga mencoba untuk menghindarkan Masiku dari proses hukum dengan merusak bukti yang dapat membuktikan keterlibatan mereka dalam skema ini.
Dampak dan Tanggapan Publik
Penahanan Hasto Kristiyanto mendapat perhatian luas dari publik. Banyak pihak yang memandang hal ini sebagai bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Namun, beberapa pihak juga menilai penahanan ini sebagai bagian dari pertarungan politik yang semakin intens menjelang Pemilu 2024.
KPK sendiri tetap menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam penindakan hukum ini. Mereka berjanji akan terus memproses kasus ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Kesimpulan
Kasus penahanan Hasto Kristiyanto menjadi sorotan besar di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh penting dalam PDI-P, penahanan ini mengundang berbagai spekulasi mengenai kaitan antara politik dan hukum. Meski begitu, KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Penahanan Hasto adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, apapun jabatannya.