Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Namun yang menarik, tak satu pun partai politik secara terbuka tampil membela atau menjelaskan posisi mereka terkait tuduhan tersebut. Para elite politik justru memilih diam, seolah menunggu arah angin atau membiarkan isu ini menggantung tanpa kepastian.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mempertanyakan sikap pasif partai-partai besar, termasuk partai koalisi pemerintah yang selama ini mendukung medusa88 login penuh Jokowi. Mereka menilai, diamnya partai politik membuka ruang spekulasi dan memperpanjang ketidakjelasan di mata publik.
Padahal, sebagai institusi yang berperan dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang mereka usung. Jika memang tuduhan itu tidak berdasar, mereka bisa memberikan klarifikasi terbuka atau menyuarakan data yang memperkuat legitimasi Presiden.
Di sisi lain, sebagian pengamat menilai bahwa partai sengaja mengambil posisi netral agar tidak terjebak dalam konflik politik sensitif menjelang tahun politik. Mereka menimbang risiko politik yang mungkin muncul jika terlalu cepat mengambil sikap.
Pihak Istana sendiri telah beberapa kali membantah tudingan ijazah palsu dan menyebutnya sebagai fitnah. Namun, karena tidak ada pernyataan tegas dari partai politik, narasi negatif terus berkembang dan diperkuat oleh opini liar di media sosial.
Tanpa dukungan komunikasi politik yang solid, isu seperti ini dapat mencederai kepercayaan publik dan menimbulkan ketegangan politik yang tak perlu. Diamnya partai bisa dibaca sebagai kehati-hatian—atau justru keraguan.